Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

“Untuk itu, sebelum memutuskan berinvestasi, masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaannya serta mempelajari serta mengenali risiko investasi tersebut.

"Industri ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat maupun kalangan usaha. Bagi masyarakat, industri ini bisa menjadi alternatif investasi, dan bagi kalangan usaha dalam memanfaatkan perdagangan berjangka komoditi untuk sarana hedging atau lindung nilai komoditas," ujar Nursalam.

Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus penipuan dan potensi kerugian akibat PBK ilegal.

Pada kasus penyerahan fisik maka pada kontrak berjangka, kepada siapa barang akan diserahkan, ditetapkan oleh lembaga kliring berjangka.

three Pialang berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi Trader dengan modal dan adanya risiko. Spekulator berjangka sama halnya dengan mereka yang berinvestasi pada saham, obligasi, dan properti yaitu mencari keuntungan dengan mengambil risiko tentunya dengan ekspektasi mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga.4 Kegunaan utama pasar berjangka sama seperti seabad yang lalu yaitu menyediakan mekanisme yang efisien dan efektif untuk manajement risiko harga bagi produsen dan konsumen komoditi dengan melindungi risikonya yang diambil alih oleh spekulan . Jelas tanpa adanya spekulan pasar akan kurang bergairah, dan bursa akan hidup jika banyak locals, yaitu pedagang berjangka yang mengambil risiko dari produsen dan pengguna komoditi dengan maksud mendapatkan keuntungan yang 3 DR. Hanafi sofyan, Op. cit., hal. xi four

Melalui adanya kontrak berjangka, Baca selengkapnya petani tersebut akan mampu menjual kedelai ketika masih tertanam. Hal itu membuat harga jualnya telah lebih ditentukan sampai masa panen tiba nantinya.

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

wajib membeli dengan harga penyelesaian yang telah disepakati. Apabila kontrak berjangka dilakukan dengan cara penyelesaian tunai ( tanpa penyerahan barang) maka pelaku perdagangan berjangka yang mengalami kerugian wajib untuk mentransfer sejumlah uang tunai kepada pelaku perdagangan yang memperoleh keuntungan. Kontrak berjangka dengan penyerahan tunai hanya diperbolehkan kalau harga penyelesaian aset acuan sudah dapat diterima umum seperti misalnya harga saham yang diperdagangkan di bursa saham.

Aldison juga menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti. Jika tidak, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

mengenakan biaya/komisi untuk eksekusi perdagangan. Komisi merupakan satu-satunya biaya yang dikenakan atas pembelian atau penjualan Kontrak. Jika rekening Nasabah diserahkan kepada seseorang untuk dikelola, maka akan dikenakan administration price atau persentase dari keuntungan.41 Biasanya Pialang Berjangka akan menyiapkan daftar komisi untuk berbagai jenis Kontrak. Pada setiap akhir sesi perdagangan, semua pedagang memeriksa dan menyamakan posisinya dengan lembaga kliring yang menjadi penjamin semua perdagangan. Pada dasarnya lembaga kliring berperan menjadi pembeli dari setiap penjualan pada setiap pembelian.

Penting diketahui, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka.

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.

Ia melanjutkan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman, serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.